sketchuppost.com – Pengembang Usul Skema Rumah Subsidi Plus, Harga Maksimal Rp300 Juta. Insinyur yang merupakan orang-orang dari Pertanahan Indonesia (REI) telah mengusulkan kepada otoritas publik bahwa harus ada MBR Selain penginapan plot kepemilikan. MBR sendiri mewakili individu berpenghasilan rendah.
Pelaksana Umum Pertanahan Indonesia (REI) Totok Lusida mengatakan, pihaknya mengusulkan harga rumah hingga Rp 300 juta kemungkinan tidak akan dikenakan biaya tambahan (Tank). Itu bisa menjadi pilihan lain dengan asumsi otoritas publik berkeberatan untuk memperluas biaya penginapan yang disponsori.
“Saya sudah merekomendasikan ada MBR. Selain itu sampai Rp 300 juta, tidak tergantung Tank, PPh 1%, tapi bunganya bunga umum, bukan bunga pembiayaan, yang besar bunga sponsor,” ungkap Totok.
1. Rumah MBR Plus dibangun di lokasi yang lebih layak
Dia menjelaskan, MBR Selain rumah dengan biaya hingga Rp 300 juta per unit memungkinkan desainer memberikan penginapan yang lebih terjangkau, terutama dari segi luas.
“Kalau ada MBR Selain rumah, rumah yang dibangun bukan rumah mewah/dekat sawah. Jadi pembangunannya lebih ke kawasan yang lebih memungkinkan,” katanya.
2. Untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan nanggung
Saat ini, batas pembayaran paling tinggi bagi individu yang ingin mengajukan KPR adalah Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk pemondokan.
Dengan demikian, individu yang memiliki gaji Rp 8 juta atau lebih tidak memenuhi syarat untuk penginapan bersponsor. Padahal, dengan gaji sebesar itu, mereka juga tidak akan bisa membeli rumah berukuran sedang.
Hal inilah yang menjadi dasar bagi otoritas publik untuk membuat MBR Selain rencana penginapan yang diajukan oleh Insinyur.
“Kompensasinya (bayaran) di atas Rp 8 juta tapi masih dalam proses, tidak bisa beli rumah menengah, cukup beli rumah yang dibiayai dengan beanya,” kata Totok.
3. Pemerintah belum merespons usulan pengembang
Totok mengungkapkan, hingga saat ini otoritas publik belum menjawab usulan masinis untuk membuat MBR Selain rencana penginapan. Bagaimanapun, mereka tetap berhubungan dengan otoritas publik.
“Sudah (diusulkan ke otoritas publik), tapi surat kami tidak pernah dibalas,” tambah Totok.
